komisi x dewan perwakilan rakyat kecewa dengan kinerja kementerian pendidikan juga kebudayaan setelah melihat permasalahan dalam pelaksanaan ujian nasional hampir pada seluruh provinsi.
fakta berbicara lain, makanya kami semua pada komisi x amat tidka puas melalui un yang kacau ini. padahal semua kali mencatat ujarnya persiapannya sudah matang, namun yang terjadi hingga hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri saat berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan di ruang pola kantor gubernur sulsel selama makassar, senin.
ia menyatakan permasalahan un selama 2013 tidak mungkin terulang dulu pada tahun-tahun yang akan datang.
pihaknya harapkan terhadap kemendikbud untuk bisa mengajarkan permasalahan itu untuk mereka tidak mengulangnya pada tahun yang akan datang.
Informasi Lainnya:
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Menghilangkan Jerawat Membandel
- Menghilangkan Jerawat Membandel
- Menghilangkan Jerawat Membandel
komisi tersebut sudah melayangkan surat panggilan kepada mendikbud muhammad nuh agar memberikan penjelasan juga pertanggungjawaban terhadap dpr terkait dengan pelaksanaan un 2013.
kita akan minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. bagaimana masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan sehingga un amburadul begini, bagaimana dan terjadi dan bagaimana rencana mereka pada un 2014, papar syamsul yang disertai pilihan anggota dpr ri dalam antaranya vena melinda, ulfah hermanto, dan ahmad zainuddin.
ia menyampaikan hingga ketika ini masih banyak bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai daripada pencetakan naskah ujian yang tersentralistik sampai materi teknis yang lain.
dpr, katanya, setuju dengan un dan sebagai sebagai ukuran pemerataan pendidikan.
akan ternyata, terkait dengan hasil un yang akan sebagai dibuat tiket supaya masuk ke perguruan tinggi, dia menungkapkan perlunya kemendikbud meninggalkan perhatian dan lain, tidak melihat hasil un.
hasil un tersebut tak memperlihatkan kualitas siswa dan sesungguhnya juga ini dan menjadi tantangan kita bersama. harus ada perhatian lain selain dari hasil un itu, katanya.
ketua dewan pendidikan sulsel professor halide yang hadir selama dialog tersebut menyampaikan berang dengan amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi dalam seluruh provinsi.
ia menyampaikan pesan melalui komisi x dpr itu agar diutarakan kepada kemendikbud tenntang kekecewaan pada pelaksanaan un.
ia mengaku sejak awal tak pernah setuju kalau pencetakan un mesti dipusatkan dalam jakarta.
alasan penolakan tersebut, katnaya, sebab letak geografis, terlebih di indonesia pihak timur dan lumayan besar agar distribusi soal ujian.
ia mengajarkan un yang dilaksanakan serentak dengan mencetak naskah un dan tersentralisasi selama jakarta, mau berpengaruh di distribusi.
dari januari lalu aku suda berbagi ke kemendikbud terkait risiko sentralisasi percetakan, saya bilang tinjau ulang, namun sebab tak didengar maka beginilah hasilnya, ujarnya.
ia mengajarkan kondisi geografis di indonesia pihak timur, diantara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan dan baru kurang bagus sehingga distribusi soal ujian memerlukan masa dan berlarut.
dia menyampaikan tuntutan supaya badan standar nasional studi (bsnp) serta badan penelitian juga pengembangan (litbang) kementerian pendidikan dan kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.
ia menyatakan persoalan tersebut bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.
bsnp serta litbang kemendikbud, disamping pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama dan disepakati bersama, oleh karenanya semua mesti bertanggungjawab, ujarnya.
halide serta mempertanyakan alasan kemendikbud dan tidak melakukan kontrak dengan percetakan mengenai jadwal un.
seharusnya, ujarnya, kemendikbud menyerahkan kontrak dan gamblang, tergolong kapan soal dicetak juga waktu didistribusikan ke daerah.
selain itu, halide mengemukakan bahwa pengawas sekolah bukan cuma diselenggarakan dengan guru, akan ternyata petugas pihak tata upaya-upaya dan terpaksa menurun tangan.
oleh sebab tersebut, dia berharap kepada komisi x dpr untuk bisa menungkapkan hal tersebut pada mendikbud untuk kementerian itu melayani saran-sarannya untuk bahan evaluasi supaya tidak terjadi kekacauan un, seperti ketika ini.